JAKARTA – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, kembali melakukan konsultasi dan diskusi dengan Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (20/2/2026) pagi.
Afni menyebutkan, pertemuan yang berlangsung sebelum pukul 07.00 WIB itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor minyak dan gas (migas) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Siak Pusako (BSP), yang saat ini menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.
“Kami berkonsultasi dan berdiskusi langsung dengan Kepala SKK Migas. Pertemuan intens kali ini Insya Allah semakin memperkokoh niat dan ikhtiar kami membawa progres besar untuk masa depan Negeri Istana dari sektor migas,” ujar Afni, saat pertemuan didampingi Komisaris BSP Heriyanto, Plt Direktur BSP, Raihan.
Menurutnya, di tengah kebijakan pemangkasan transfer daerah dari pemerintah pusat, sektor migas menjadi salah satu “nyawa” keuangan daerah. Karena itu, peran BSP sebagai pemegang saham mayoritas di salah satu Wilayah Kerja (WK) migas produktif di Indonesia dinilai sangat strategis.
Afni mengakui, tanggung jawab sebagai kepala daerah sekaligus pemilik saham mayoritas di WK migas tersebut bukan hal ringan. Sejak awal menjabat hampir sembilan bulan lalu, ia merasakan langsung beban moral dan tekanan dalam mengambil keputusan, terutama di masa-masa krusial bagi perusahaan daerah itu.
Ia mengungkapkan, BSP sempat mengalami kerugian sebesar 14 juta dolar AS akibat peristiwa congeal pada 2024 yang berdampak pada anjloknya deviden pada 2025. Namun, pada 2026 ini, kondisi perusahaan mulai menunjukkan pemulihan.
“Alhamdulillah tahun 2026 ini BSP mulai rebound. Deviden
Insya Allah meningkat dari tahun sebelumnya,” katanya.
Afni menegaskan, fokus pemerintahannya adalah memastikan output kerja yang terukur, termasuk menjaga stabilitas bagi hasil atau deviden untuk kemaslahatan masyarakat Siak.
Mantan wartawan itu optimistis dengan penguatan koordinasi bersama SKK Migas dan kerja tim yang solid, BSP perlahan namun pasti berada di jalur yang benar dan di ambang kebangkitan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
