Satgas P2SP Siap Sikat Hambatan Proyek Strategis Hulu Migas 

JAKARTA- Rapat Forum Strategis Hulu Migas yang baru-baru ini digelar di Jakarta, menghasilkan sejumlah keputusan penting untuk perkembangan migas nasional. 

Rapat yang digelar Selasa (24/2/2026) tersebut dipimpin langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku Ketua Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). 

Rapat dihadiri jajaran pimpinan SKK Migas, pejabat tinggi dari 26 kementerian/lembaga, serta para pelaku utama industri migas nasional dan global.

Rapat perdana Satgas P2SP ini secara khusus membedah potensi bottlenecking atau hambatan lintas kementerian dan lembaga. Selama ini, hal ini kerap memperlambat realisasi proyek strategis. Dalam rapat itu juga diambil keputusan bahwa Satgas P2SP siap Sikat Hambatan Proyek Strategis Hulu Migas. 

Tentu saja, keputusan itu disambut positif Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Secara khusus, pihaknya mengungkapkan rasa syukurnya, karena ada dukungan penuh dari lintas kementerian dan lembaga untuk percepatan program strategis hulu migas.

“Kita bersyukur karena hal ini adalah dukungan terhadap perkembangan hukum migas ke depan. Apalagi terkait dengan target pemerintah adalah mencapai swasembada energi nasional,” ujarnya seperti dilansir dari ruangenergi.com. 

Dikatakan Djoko, Karakter proyek hulu migas memang kompleks:

melibatkan perizinan berlapis, tata ruang, kehutanan, lingkungan, fiskal, hingga koordinasi pusat-daerah. 

Tanpa orkestrasi yang solid, satu simpul regulasi bisa menghambat keseluruhan proyek bernilai miliaran dolar.

Melalui forum P2SP, hambatan-hambatan tersebut akan diidentifikasi lebih awal dan diselesaikan secara terpadu dalam satu meja koordinasi.

Dukungan Kementerian Keuangan dan 26 K/L menjadi sinyal kuat bagi investor bahwa pemerintah serius mengawal eksekusi proyek strategis. 

Sedangkan bagi industri, kepastian koordinasi lintas kementerian adalah kunci. Bukan hanya soal insentif fiskal, tetapi juga kepastian waktu (certainty of timeline) dalam pengambilan keputusan.

Langkah ini sekaligus mempertegas arah kebijakan pemerintah: mempercepat lifting migas, menjaga daya tarik investasi, serta memastikan proyek-proyek strategis tidak lagi tersandera ego sektoral.

Dengan komando langsung Menteri Keuangan dan keterlibatan penuh SKK Migas serta pelaku industri, Satgas P2SP diharapkan menjadi “ruang eksekusi cepat” untuk memastikan proyek hulu migas berjalan sesuai target.

Terus Diperkuat 

Sebelumnya, komitmen terhadap sektor Hulu Migas juga ditegaskan Bupati Siak Dr Afni Zulkifli. Khususnya terhadap PT Bumi Siak Pusako (BSP), BUMD milik Pemkab Siak yang kini mengelola CPP Blok. 

Saat bertemu Djoko Siswanto baru-baru ini di Jakarta, Afni mengungkapkan pihaknya menargetkan tiga agenda besar untuk PT BSP. 

Menurut Afni, Pemkab Siak tidak ingin hanya berpuas diri dengan peningkatan deviden, tetapi juga menyiapkan langkah strategis jangka menengah dan panjang guna memperkuat kontribusi sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketiga agenda tersebut adalah pemenuhan kewajiban Komitmen Kerja Pasti (KKP) BSP kepada negara sebanyak tujuh sumur. 

Agenda kedua adalah menghadirkan mitra strategis untuk kolaborasi pengadaan pipa baru. Afni menjelaskan, pipa lama yang digunakan BSP sudah berusia tua dan tidak lagi efisien, sehingga harus diganti.

Dengan adanya pipa baru, BSP tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar untuk trucking. 

Pembangunan pipa tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang akan menjadi infrastruktur jangka panjang penopang PAD Siak.

Agenda ketiga, Pemkab Siak menargetkan BSP memiliki direksi definitif pada tahun ini. Afni memastikan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) akan melibatkan kalangan profesional dan pada tahapan krusial dilaksanakan secara terbuka. *