Utusan Khusus Presiden Juga Ingatkan Pentingnya Kepastian Hukum dan Kontrak Sektor Migas

JAKARTA- Pentingnya kepastian hukum dalam sektor hulu migas di Tanah Air, cukup banyak disorot beberapa waktu belakangan ini.

Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, juga menekankan pentingnya kepastian hukum serta stabilitas kontrak bagi para investor di sektor minyak dan gas bumi (migas). 

Menurutnya, hal itu menjadi syarat agar investasi bisa masuk di Indonesia dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Maka saya tahu bagaimana pentingnya kepastian hukum, sanctity of contracts, dan fiscal terms. Untuk mendorong investasi yang akan datang apalagi gas, apalagi di deep water, apalagi di 20 basins yang masih ada prospek, pengusaha investor perlu kepastian hukum, perlu stabilitas," ujarnya, seperti dilansir dari cnbcindonesia. 

Hashim sendiri mengaku sudah memiliki 'jam terbang tinggi' di sektor migas. Dirinya sudah berkecimpung setidaknya dalam 3 dekade terakhir. Menurutnya, tanpa jaminan perlindungan hukum dan kebijakan fiskal yang kompetitif, Indonesia akan sulit bersaing dalam memperebutkan modal dari para pemodal internasional.

Hashim memaparkan rekam jejak bisnisnya yang pernah merambah berbagai negara mulai dari Kazakhstan, Azerbaijan, Amerika Serikat, hingga Brunei.

Ia menilai keberhasilan operasional di wilayah-wilayah tersebut sangat bergantung pada kepatuhan pemerintah setempat terhadap kesepakatan bisnis yang telah ditandatangani.

“ Kita ada masa depan yang sangat cerah, sangat menjanjikan, tapi bersyarat. Syaratnya adalah kepastian hukum, fiscal terms, dan stabilitas politik, dan ada keamanan dan ketertiban. Kalau tidak ada keamanan ketertiban, investor tidak mau beroperasi. Kalau tidak ada fiscal terms, investor tidak akan investasi. Kalau tidak ada kepatuhan mengenai kontrak-kontrak, investor akan hengkang," tegasnya.

Hashim juga mengungkapkan bahwa pemahaman mengenai dunia investasi ini juga dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang sebagai petinggi perusahaan migas miliknya selama tujuh tahun. Kondisi tersebut diklaim memberikan nilai tambah bagi Indonesia karena Kepala Negara memahami secara langsung risiko dan harapan para investor di Tanah Air.

"Presiden Prabowo tahu apa artinya, bagaimana rasanya menjadi investor di negeri asing, di tanah yang jauh, tanah yang asing. Dan yang dibutuhkan investor adalah kesucian kontrak, stabilitas politik, serta keselamatan dan keamanan," tuturnya.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini, posisi Indonesia sebagai negara netral dinilai sebagai modal kuat untuk menarik minat pemodal asing dari berbagai negara, termasuk Rusia dan China. 

"Indonesia adalah negara netral, negara yang aman bagi investor dari seluruh dunia. Tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi di Indonesia. Indonesia adalah negara yang aman bagi semua investor," pungkasnya. *