Bentuk Tim Lintas Kementerian Susun DIM RUU Migas, Ini Langkah Menteri Bahlil 

JAKARTA- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi ditunjuk Presiden sebagai koordinator dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas). 

Terkait hal itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Kementerian ESDM selaku koordinator akan membentuk tim lintas kementerian untuk menyusun DIM RUU Migas tersebut.

Setelah tim terbentuk, pemerintah akan menggelar rapat untuk mulai menyusun DIM. 

Dilansir dari situs bisnis, Bahlil menjelaskan RUU Migas merupakan usul inisiatif DPR. Sehingga tugas pemerintah dari sisi eksekutif adalah menyiapkan DIM sebagai bahan pembahasan bersama DPR.

Sejauh ini, Bahlil belum mengungkap substansi DIM yang akan disusun pemerintah. Namun ia mengemukakan, salah satu poin penting dalam RUU Migas akan berkaitan dengan upaya meningkatkan lifting migas dan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha hulu.

Bahlil juga menyinggung keberadaan Badan Usaha Khusus (BUK) yang diatur dalam RUU itu nantinya diharapkan dapat membuat proses usaha di sektor hulu migas lebih sederhana dan tidak berbelit-belit bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memperoleh izin.

BUK dirancang untuk berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, lembaga tersebut diharapkan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan sektor hulu migas. 

Sementara itu, menteri teknis yang nantinya ditunjuk Presiden akan menjalankan koordinasi atas hal-hal teknis sesuai dengan arahan Kepala Negara.

Sebelumnya diberitakan, DIM tersebut sudah diterima Presiden pada 12 Oktober 2026 mendatang. Hal itu mengingat DIM tersebut sudah harus diserahkan Presiden kepada DPR paling lambat 60 hari sejak 24 Agustus 2026, atau jatuh pada 22 Oktober 2026.

Oleh Karena itu, Kementerian ESDM diminta mengembalikan DIM yang telah disusun dan dibubuhi paraf para menteri pada setiap lembarnya paling lambat 12 Oktober 2026. ***