Presiden Tunjuk 5 Menteri untuk Bahas RUU Migas Bersama DPR

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk 5 menteri, yang akan bertugas membahas Rancangan Undang-undang tentang Migas. Mereka merupakan tim selaku yang akan mewakili Presiden dalam pembahasan RUU Migas bersama DPR RI.

Dilansir dari ruangenergi, hal tersebut tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-45/Pres/09/2026 tertanggal 14 September 2026. 

Surat tersebut ditujukan kepada Ketua DPR RI sebagai tindak lanjut atas surat DPR Nomor T-10437/LG 01 01/8/2026 tanggal 18 Agustus 2026 mengenai penyampaian RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. 

Kelima menteri tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum.

Menariknya, mandat yang diberikan tidak terbatas pada keterlibatan secara bersama-sama. Presiden secara eksplisit menugaskan para menteri tersebut “bersama-sama maupun sendiri-sendiri” untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan RUU Migas. 

Komposisi tim Pemerintah ini memperlihatkan bahwa RUU Migas akan dibahas dengan melibatkan sejumlah perspektif lintas sektor, sesuai dengan bidang masing-masing kementerian. 

Selanjutnya, dinamika pembahasan akan bergeser ke meja DPR dan Pemerintah—membahas substansi RUU yang akan menentukan arah tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia ke depan. ***