RUU Migas Dikebut, Kementerian ESDM Diminta Rampungkan DIM Sebelum 12 Oktober

JAKARTA- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) saat ini mulai memasuki tahap penting. Hal itu setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Setidaknya, DIM tersebut sudah diterima Presiden pada 12 Oktober 2026 mendatang. 

Dilansir dari situs ruangenergi, dalam dokumen itu disebutkan, penyusunan DIM tersebut  dikoordinir Menteri ESDM, dengan kemungkinan melibatkan kementerian/lembaga terkait dengan substansi RUU.

Tak hanya itu, di dalamnya juga disebutkan batas waktu. hak itu mengingat DIM tersebut sudah harus diserahkan Presoden kepada DPR paling lambat 60 hari sejak 24 Agustus 2026, atau jatuh pada 22 Oktober 2026.

Oleh Karena itu, Kementerian ESDM diminta mengembalikan DIM yang telah disusun dan dibubuhi paraf para menteri pada setiap lembarnya paling lambat 12 Oktober 2026.

Surat Mensesneg secara eksplisit menempatkan Menteri ESDM sebagai koordinator penyusunan DIM.

Menteri ESDM juga diberi ruang untuk melibatkan kementerian atau lembaga lain yang berkaitan dengan substansi RUU. Artinya, penyusunan DIM tidak hanya menjadi pekerjaan internal Kementerian ESDM, tetapi membuka ruang koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Tahapan ini menjadi penting karena DIM merupakan instrumen pemerintah dalam memberikan tanggapan terhadap materi RUU yang akan dibahas bersama DPR.

Jika dihitung dari tenggat dalam surat, Kementerian ESDM memiliki waktu sekitar tiga pekan dari akhir September untuk menyelesaikan DIM dan memperoleh paraf para menteri terkait.

Setelah itu, DIM disampaikan kembali kepada Mensesneg untuk diajukan kepada Presiden.

Presiden kemudian menjadi pihak yang menyampaikan DIM tersebut kepada Ketua DPR RI dalam rangka proses pembahasan RUU. ***