Bila Dijadikan BUK Migas, DPR Sebut Struktur Pertamina Harus Dirombak 

SURABAYA- Keberadaan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) yang akan dibentuk seiring dengan pembahasan RUU Migas, masih menjadi sorotan hangat. 

Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, pemerintah tengah mengkaji sejumlah opsi mengenai bentuk serta struktur badan yang akan menjalankan fungsi pengelolaan sektor hulu migas tersebut.

Menurutnya, ada dua opsi yang tengah dipertimbangkan. Salah satunya, merombak struktur PT Pertamina (Persero) agar dapat menjalankan fungsi sebagai BUK Migas. Opsi lainnya adalah membentuk badan usaha khusus baru.

"Kalau kembali ke Pertamina,  maka harus merombak secara struktural posisi Pertamina hari ini. Kenapa? Pertamina sudah tidak lagi menjadi NOC (national oil & gas company) satu-satunya. Dia sudah berdiri atas Undang-Undang Persero dan juga Undang-Undang BUMN," ungkap Sugeng, baru-baru ini di Surabaya. 

Pembahasan RUU Migas masih akan terus bergukir. Setelah pemerintah secara resmi menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) terhadap draf yang telah disusun DPR, Panitia Kerja (Panja) akan membahas dan menyandingkan kedua dokumen tersebut.

“Di situlah perdebatannya," bebernya. 

Politikus Partai NasDem ini juga mengatakan, seluruh rangkaian proses penyusunan RUU Migas  perlu melibatkan berbagai pihak. Mulai dari asosiasi industri, perguruan tinggi, operator, hingga pelaku usaha migas. Hal ini penting supaya peraturan yang akan dilahirkan nanti dapat mengakomodasi segenap kebutuhan ekosistem hulu migas.

“Semuanya ini harus menjadi satu kesatuan ekosistem sehingga tujuan dari undang-undang ini satu, memberi kepastian hukum dan sekaligus kepastian usaha," ucap dia. 

Sementara itu, Pakar Hukum Perdata Universitas Airlangga (Unair) Yohanes Sogar Simamora, mengatakan, pemerintah bersama DPR RI perlu memperjelas kedudukan BUK Migas dalam penyusunan RUU Migas tersebut. 

Khususnya terkait dengan status badan tersebut, yang akan berbentuk badan usaha milik negara (BUMN) atau badan hukum tersendiri.

“Karena sebagaimana kita ketahui, badan hukum terkait BUMN itu hanya ada dua jenis, yaitu Persero dan Perum," ungkap Sogar. 

Ia menekankan kelembagaan dalam RUU Migas perlu memperhatikan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. 

Ia juga berharap terdapat kajian lebih lanjut mengenai wacana pembentukan BUK Migas, terkhusus mengenai kedudukan dan kewenangannya apakah selaras dengan amanat konstitusi atau tidak. *** 

Dilansir dari situs bisnis.com.