Lifting Minyak RI Tahun 2027 Dipatok 612.500 Barel, Berikut Beberapa Hal yang Harus Diwaspadai 

JAKARTA- Lifting minyak nasional Ri pada tahun 2027 telah dipatok sebesar 612.500 barel per hari (bph). Sedangkan untuk lifting gas bumi ditargetkan 954.000 barel setara minyak per hari (BOEPD). Sementara harga minyak mentah Indonesia senilai US$75 per barel. 

Hal itu seiring dengan telah ditetapkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebagai Undang-Undang okeh DPR RI. Penetapan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPR,  Selasa (29/9/2026).

Lembaga ReforMiner Institute menilai,mencapai target tersebut bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi jika melihat realisasi lifting minyak yang hingga saat ini bahkan masih di bawah 600.000 barel per hari.

Sementara itu, data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan,  rata-rata produksi minyak nasional hingga 31 Juli 2026 tercatat sebesar 578.156 bph. 

Sedangkan realisasi salur gas nasional sebesar 5.208 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 94,5% dari target APBN 2026 yang dipatok sebesar 5.508 MMSCFD.

Dilansir dari CNBCIndonesia, Lembaga ReforMiner Institute juga mengingatkan pelaku migas mewaspadai potensi gangguan produksi migas yang akan terjadi ke depan. Berikut jabarannya:

Pertama adalah masalah keandalan fasilitas produksi tua. Untuk diketahui, fasilitas produksi yang sudah berumur dan tingginya frekuensi penutupan fasilitas tak terencana (unplanned shutdown) telah berulang kali menjadi titik lemah utama di sektor hulu migas. 

Kondisi di lapangan menunjukkan, pelaksanaan pemeliharaan preventif (preventive maintenance) pada fasilitas utama masih belum optimal sehingga kerap mengganggu kontinuitas lifting.

Yang kedua adalah masih tingginya ketergantungan pada produsen utama. 

Hingga sejauh ini, lifting minyak nasional tercatat sangat sensitif terhadap gangguan teknis yang dialami oleh blok-blok migas penopang utama. 

Salah satu contohnya, total produksi migas nasional langsung terganggu ketika terjadi peningkatan kenaikan kadar air (water cut) dan rasio gas-minyak (Gas-Oil Ratio/GOR) di ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL). Begitu pula saat terjadi gangguan sistem kelistrikan di Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada awal 2026 lalu. 

Yang ketiga, terkait dengan ambatan perizinan dan tumpang tindih lahan. 

Sejauh ini, investasi dan kegiatan operasional hulu migas masih dibayangi hambatan birokrasi, seperti keterlambatan perizinan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH). 

Selain itu, ketidakpastian status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB/LSD) serta tumpang tindih lahan operasional dengan sektor lain terus memicu kemacetan (bottleneck) investasi.

ReforMiner Institute menilai perlu adanya kepastian hukum melalui penyelesaian revisi UU Migas serta penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penetapan Service Level Agreement (SLA) perizinan terpadu maksimal 30 hari. Di samping itu, dukungan insentif fiskal seperti fleksibilitas split, tax allowance, dan depresiasi dipercepat, dibutuhkan agar keekonomian penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR) pada lapangan tua tetap terjaga. ***