Pakar Hukum Unair Sorot Wewenang BUK Migas dalam RUU Migas 

SURABAYA- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sri Winarsi menyorot keberadaan Badan Usaha Khusus Minyak Bumi dan Gas (BUK Migas) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas, yang kini tengah dibahas di DPR RI. 

Ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya terkait tidak jelasnya wewenang badan yang akan dibentuk tersebut. 

Selain masalah kelembagaan, regulasi baru yang akan menggantikan UU Nomor 22/2001 tersebut dinilai belum memuat sanksi administratif yang tegas.  

Dilansir dari situs bisnis.com, Winarsi menyatakan penguasaan sektor hulu migas nasional oleh negara menuntut kepastian hukum yang jelas serta selaras dengan konstitusi negara, tepatnya Pasal 33 dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. 

“Pasal 28D ayat 1 ini menjamin kepastian hukum, jadi RUU (Migas) yang baru wajib untuk memberikan kepastian hukum,” ujarnya. 

Ia mengingatkan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 36/PUU-X/2012 yang berimbas pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). 

Ketika itu, MK memutuskan BP Migas cacat konstruksi karena hanya mengatur dan mengawasi tanpa menjalankan usaha sehingga negara dianggap tidak mengelola migas secara langsung.

Belajar dari sejarah tersebut, Winarsi menilai pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada BUK Migas harus dirumuskan secara presisi dengan mengacu pada hukum administrasi negara. 

“Kewenangan BUK ini harus jelas, apakah lewat delegasi atau atribusi, dan aturan mana yang mengatur itu,” tegasnya. 

Winarsi juga menemukan masih terdapat kelemahan fundamental dalam draf RUU Migas yang disusun Komisi XII DPR RI bersama Panja Baleg DPR RI tersebut. Salah satunya mengenai penegakan hukum.

“Dalam RUU ini, saya tidak menemukan sanksi administratif yang seharusnya dijelaskan dalam setiap undang-undang,” imbuhnya. 

Winarsi mendesak pihak pembentuk undang-undang  menghapus pasal alternatif kelembagaan, agar tidak memicu multitafsir di kemudian hari. 

Desain kelembagaan BUK Migas, lanjut dia, wajib berlandaskan akuntabilitas publik dan pengawasan DPR RI yang berjalan berkesinambungan.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan BUK Migas yang dirumuskan melalui RUU Migas, akan bertanggung jawab langsung kepada presiden.   

Bahlil menyebut pemerintah masih menyusun formulasi regulasi untuk memperkuat BUK, khususnya dalam aspek perizinan. Menurut dia, kelembagaan tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi atau lifting minyak dan gas bumi nasional. ***