Pelaku Usaha Menanti Ujung Cerita Revisi UU Migas
JAKARTA- Para pelaku usaha dan investor di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) nasional, hingga saat ini masih menantikan penyelesaian dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas).
Menurut kajian Lembaga riset ReforMiner Institute, kepastian hukum dan keberlanjutan regulasi dinilai menjadi kunci untuk menarik investasi baru, serta menjamin iklim usaha yang kondusif di Indonesia.
Payung hukum diperlukan untuk memberikan kepastian hukum (legal certainty), menjamin penghormatan terhadap kontrak (sanctity of contract), memberikan kepastian bentuk badan usaha pengelola, serta menawarkan skema investasi yang kompetitif bagi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Kebutuhan akan kepastian hukum ini makin mendesak seiring dengan masuknya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) hulu migas ke fase eksekusi fisik pada tahun 2026.
Dilansir dari cnbcindonesia, beberapa proyek skala besar tersebut antara lain pengembangan LNG Abadi Blok Masela, proyek Northern Hub dan IDD di Kalimantan Timur, Gas Hub South Andaman, hingga fasilitas CCUS di Tangguh. Proyek dengan skala besar ini dinilai membutuhkan jaminan investasi jangka panjang agar proses konstruksi dan pengembangannya berjalan lancar.
Stabilitas lifting memerlukan keandalan operasi, kepastian regulasi, percepatan perizinan, dan keekonomian investasi mature field," tulis ReforMiner Institute dalam laporannya.
Di luar kepastian hukum tingkat undang-undang, kegiatan operasional dan investasi hulu migas di lapangan juga masih dibayangi hambatan birokrasi dan perizinan. Termasuk keterlambatan penerbitan izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH/PPKH), serta ketidakpastian status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/LSD) kerap memicu sumbatan (bottleneck) investasi.
Untuk memangkas hambatan teknis tersebut, ReforMiner Institute mendorong penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) yang menetapkan Service Level Agreement (SLA) perizinan terpadu lintas kementerian maksimal 30 hari.
Percepatan perizinan ini diharapkan berjalan sejajar dengan pemberian insentif fiskal khusus untuk pengelolaan lapangan tua (mature fields), seperti fleksibilitas skema bagi hasil (split), tax allowance, dan fasilitas depresiasi dipercepat demi menjaga keekonomian penerapan Enhanced Oil Recovery (EOR).
ReforMiner Institute menegaskan bahwa kombinasi antara pengesahan revisi UU Migas, kepastian izin, dan insentif fiskal menjadi syarat mutlak untuk mempertahankan produksi migas nasional di tengah laju penurunan alamiah (decline rate) sebesar 15-20% per tahun. Tanpa adanya dukungan regulasi dan insentif yang konkret, potensi investasi sektor hulu migas akan sulit terakselerasi secara optimal. ***
