Pembahasan DIM RUU Migas Hampir Rampung, Menteri Bahlil Sebut Begini Perkembangannya 

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (Menko Hiltrans) merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah terus mempercepat penyelesaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas). 

Dikatakan, saat ini penyusunan DIM telah mencapai sekitar 80–90 persen dan mendekati tahap finalisasi di tingkat eksekutif.

Usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, baru-baru ini, Bahlil mengatakan, pembahasan bersama panitia di lingkungan eksekutif menunjukkan perkembangan signifikan. 

“DIM-nya juga sudah hampir selesai. Sudah sekitar 80 persen, 90 persen,” ujar Bahlil, dilansir dari situs ruangenergi.

Rapat koordinasi yang dipimpin Bahlil turut melibatkan pimpinan DPR, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Kapolri, serta jajaran Pertamina.

Salah satu poin yang menjadi perhatian, adalah rencana pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK). Menurutnya, undang-undang tidak harus memuat seluruh ketentuan teknis secara terperinci karena sejumlah pengaturan dapat dijabarkan melalui peraturan pelaksana.

“Karena undang-undang itu menyatakan BUK (Badan Usaha Khusus) nantinya. Tidak semua hal kan kita cantumkan di undang-undang. Ada PP (Peraturan Pemerintah), ada apa ya. Saya kasih bocoran saja. Itu kan nanti di Perpres,” katanya.

Dengan mekanisme ini, ketentuan pelaksanaan dapat diatur sesuai kebutuhan tanpa seluruh detail harus dimasukkan ke dalam undang-undang.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan lifting atau produksi minyak dan gas bumi serta kepastian berusaha bagi pelaku industri. Kedua aspek ini dinilai sebagai bagian penting untuk memperbaiki tata kelola migas nasional melalui pembaruan regulasi.

Pemerintah berharap pematangan RUU Migas dapat menghasilkan kerangka regulasi yang mendukung pengelolaan industri migas secara lebih baik, memberikan kepastian berusaha, serta memperkuat ketahanan energi nasional. *