Pembentukan BUK Migas Disokong Banyak Parpol, Begini Catatannya 

JAKARTA- Wacana pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) mendapat dukungan dari banyak partai politik di DPR RI. Seperti diketahui, pembentukan BUK tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Migas yang kini tengah digodok di DPR RI. 

Keberadaan badan tersebut diharapkan mampu memperkuat penguasaan negara atas sumber daya energi, meningkatkan investasi, dan mendongkrak produksi migas nasional.

Dukungan tersebut juga disertai dengan catatan, keberadaan badan pengganti SKK Migas tersebut nantinya benar-benar memperkuat tata kelola, bukan sekadar mengganti struktur kelembagaan.

Seperti dilansir dari rmol, Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan, BUK Migas harus mampu memperkuat fungsi dan tugas kelembagaan, bukan sekadar ganti baju dari SKK Migas.

“Saya kurang sreg dengan narasi pembubaran SKK Migas, karena pada akhirnya kan hanya ganti baju saja, tetapi fungsi dan tugasnya diperkuat dalam format BUK Migas,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi,mengatakan pihaknya mendukung pembentukan BUK Migas dengan tujuan untuk memperkuat penguasaan negara atas migas sekaligus meningkatkan produksi minyak nasional. Pihaknya berharap,  Indonesia dapat kembali mencapai tingkat produksi seperti era 1997–1998.

“Ketika itu produksi migas sampai 1,6 juta barrel per day,” ujar Bambang. 

Dalam draf RUU Migas, BUK dirancang sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan migas yang bertanggung jawab kepada Presiden. Seluruh wilayah kerja migas berada di bawah penguasaannya, sementara kerja sama dengan perusahaan lain tetap dimungkinkan.

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Totok Daryanto, menilai pembentukan BUK Migas adalah langkah yang tepat, sepanjang memperkuat penguasaan negara dan memperbaiki tata kelola. 

Ia juga mewanta-wanti agar kewenangan lembaga ini nantinya tidak tumpang tindih dengan Kementerian ESDM, regulator, maupun BUMN migas.

Dari Partai Demokrat, Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo, juga menyatakan dukungannya. Namun ia juga mengingatkan pembentukan. lembaga itu harus membuat pengelolaan migas lebih efektif dan memberikan manfaat lebih besar bagi negara.

“Rakyat tentu tidak membutuhkan lembaga baru yang lebih besar, tetapi membutuhkan pengelolaan migas yang mampu meningkatkan lifting, mempercepat eksplorasi, menarik investasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara,” tegasnya. ***