Pengamat Sebut RI Belum Bisa Aman dari Sanksi AS Karena Impor Migas

JAKARTA - Saat ini praktisi industri minyak dan gas (migas) masih terus mewaspadai Indonesia, karena dinilai dapat ikut terkena sanksi dari Amerika Serikat (AS). Hal itu disebabkan langkah Indonesia membeli minyak mentah atau crude dari Rusia. 

Isu ini kembali mencuat usai Presiden AS Donald Trump menandatangani rancangan aturan sanksi Rusia menjadi undang-undang.

Menurut praktisi senior industri migas Hadi Ismoyo menilai komitmen pembelian komoditas migas dari AS belum cukup membuat Indonesia dapat terbebas dari sanksi AS. Hal Itu disebabkan Indonesia tetap merealisasikan impor dari Rusia.

Menurutnya, Indonesia dapat segera membatalkan pembelian lanjutan minyak mentah dari Rusia untuk menghindari sanksi tersebut.

“Karena baru satu kargo yang masuk Indonesia dan perjanjian jual beli migas yang lebih besar masih proses, mungkin hanya peringatan keras untuk stop trading dengan Rusia. Namun jika kita bandel dan tidak mematuhi peringatan tersebut, bisa jadi kita akan kena tarif seperti India dan China,” ujarnya, dilansir dari blomberg technoz. 

“Regulasi di AS itu hitam atau putih tidak ada abu abu seperti umumnya di Indonesia, berhati-hatilah,” tegasnya.

Terpisah, Ekonom Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Baidul Hadi memandang Indonesia belum secara otomatis menjadi sasaran atas kebijakan UU baru tersebut.

Dia memandang risiko tersebut baru muncul jika Indonesia membeli komoditas energi Rusia dalam skala tertentu atau dinilai membantu penghindaran sanksi. 

Baidul menegaskan, UU baru tersebut memberikan kewenangan bagi AS mengenakan tarif hingga 100% terhadap negara yang membeli komoditas energi Rusia.

Di sisi lain, Badiul memandang Indonesia memiliki ruang diplomasi untuk terhindar dari tarif tersebut sebab memiliki komitmen pembelian komoditas migas sekitar US$15 miliar.

“Saat ini posisi Indonesia relatif memiliki ruang diplomasi karena sudah mempunyai komitmen pembelian energi AS sekitar US$15 miliar. Namun, komitmen tersebut bukan pengecualian otomatis dari sanksi, transaksi energi Rusia tetap dapat dinilai secara terpisah berdasarkan aturan AS,” ujarnya. 

Baidul juga memandang Indonesia harus mewaspadai risiko tidak langsung dari pengenaan tarif terhadap sejumlah negara tersebut. Dia khawatir jika India dan China resmi diganjar tarif maka dapat mengubah arus perdagangan minyak global, mengkerek harga dan premi asuransi, serta biaya pengangkutan.

“Saat ini, kuncinya bukan memilih Rusia atau Amerika, melainkan menjaga ruang strategis Indonesia. Transaksi Rusia harus transparan dan tidak terkait penghindaran sanksi, sementara komitmen energi AS dapat menjadi modal diplomasi untuk memperoleh perlakuan khusus jika tekanan meningkat,” ungkap Badiul. ***