RUU Migas Perlu Dikawal Demi Kedaulatan Energi

JAKARTA – Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-undangan tentang Migas yang kini tengah bergulir di DPR, seharusnya dikawal bersama-sama. Sebab hal ini berkaitan erat dengan kedaulatan energi. 

Arie menilai, tata kelola migas nasional yang carut marut tidak lain akibat UU No. 22/2001 yang dinilai liberal dan inkonstitusional.

Dalam bersama awak media yang digelar di Jakarta, Arie menyebut bangsa ini seolah “ditipu konstitusi 25 tahun” hingga berujung pada BBM mahal, stok langka dan ketergantungan terhadap impor.

“Harga BBM sebenarnya bisa murah dan melimpah kalau UU Migasnya berpihak pada rakyat,” tegasnya, dilansir dari situs dunia energi. 

Menurutnya, RUU Migas 2026 yang menjadi inisiatif DPR, harus menjadi momentum mengembalikan pengelolaan migas ke roh Pasal 33 UUD 1945, dengan Pertamina sebagai Badan Usaha Khusus (BUK) Migas terintegrasi hulu-hilir yang diawasi lewat governance firewall.

“Rakyat harus cerdas. Kawal RUU Migas 2026,” tegasnya. 

Menurutnya, ada beberapa poin. strategis yang didorong FSPPB. Di antaranya terkait dengan mandat BUK Migas pada Pertamina: Menetapkan Pertamina sebagai National Oil Company (NOC) yang mengemban fungsi Badan Usaha Khusus (BUK) Migas secara terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mencegah fragmentasi, inefisiensi, dan duplikasi biaya.

Pihaknya juga menilai pentingnya Governance Firewall: yang memisahkan fungsi pengelolaan kontrak kerja sama (melalui BPKKS atas nama negara) dengan fungsi operasional bisnis Pertamina agar tata kelola tetap profesional, diawasi secara independen, dan bebas dari konflik kepentingan.

Poin lainnya adalah bagaimana supaya harga BBM terjangkau untuk rakyat. Pihaknya juga menolak praktik privatisasi terselubung: Menolak segala bentuk pelepasan aset strategis energi kepada pasar bebas serta menjamin perlindungan pekerja, kemandirian teknologi (TKDN), dan keadilan bagi daerah penghasil migas. ***